Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Bidang Perbendaharaan lingkup penatausahaan belanja daerah.

Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah sesuai dengan rencana kerja Badan;
2. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
3. pelaksanaan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
4. pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
5. pengoreksian kelengkapan dokumen SKPP serta pelaksanaan proses penerbitan SKPP;
6. pelaksanaan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
7. perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;
8. penyusunan, pengoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
9. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.